Hasyim Muzadi Ajak Muhammadiyah dan NU Untuk Bersama Membendung Komunisme

Thursday, June 9, 2016

Hasyim Muzadi Ajak Muhammadiyah dan NU Untuk Bersama Membendung Komunisme

K.H. Dr (HC) Hasyim Muzadi mengajak Muhammadiyah dan NU untuk bekerjasama mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, dalam Dialog Kebangsaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan yang diadakan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin malam (23/5). Dalam wawancara singkat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1999-2010 mengatakan perlunya NU dan Muhammadiyah bersinergi untuk membendung komunisme dengan menguatkan pagar politik, agama, dan membantu meningkatkan serta menyetarakan kesejahteraan bangsa.

“Problemnya adalah, pergerakan komunisme menyusup dengan memanfaatkan keadaan negara yang tidak stabil. Seperti pecahnya kabinet, itu merupakan bukti bahwa mereka masih punya kekuatan”, jelas Hasyim, saat diwawancarai seusai Dialog Kebangsaan, Senin malam (23/5). Hasyim menjelaskan bahwa pagar politik mampu membendung ajaran atheisme, sehingga Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai islam mampu memberikan pendidikan agama lebih mendalam.

Ketidakstabilan perpolitikan Indonesia menjadi salah satu celah kembalinya ideologi komunis. Kondisi yang dialami Indonesia saat ini adalah politik digunakan sebagai manuver yang sengaja diciptakan untuk menarik perhatian dan sekedar demi kepentingan. Indonesia kehilangan pemimpin dan yang ada hanya pejabat.

“Untuk menjadi pejabat butuh kendaraan partai politik, untuk menang dalam kontes politik butuh menggunakan manuver agar mendapat perhatian publik,” jelasnya.

Dalam dialog yang bertajuk ‘Mewujudkan Cita-Cita Pendiri Republik: Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politk’ ini, Hasyim juga mengkritisi Hak Asasi manusia (HAM) yang menurutnya saat ini hanya digunakan sebagai salah satu alat manuver politik. Padahal dalam UUD 1945, para pendiri bangsa sudah mengatur HAM secara proporsional. Sehingga, HAM saat ini harus dikembalikan lagi sesuai amanat konstitusi.

“HAM harus segera dikembalikan sesuai dasar negara Pancasila dan UUD 1945, jika tidak akan menjadi predator movement, bukan sebagai dasar humaniter,” tegas Hasyim. Dirinya menyayangkan ketika dasar negara dikhianati demi kepentingan politik.

Dalam dialog yang juga dihadiri oleh Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, MA dan Prof. D. Jimly Asshidiqie ini, digagas ide-ide untuk memurnikan lagi konstitusi Indonesia. Para tokoh berharap, hasil konvensi ini mampu diselenggarakan oleh pemerintah demi kemakmuran rakyat madani.