Saat ini Indonesia kesenjangan  ekonomi di Indonesia sudah semakin terlihat tajam. Istilah yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin dan termiskinkan masih melekat pada kondisi rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur (WIT) maupun di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Kelemahan perekonomian rakyat, didukung dengan banyaknya pengelola sumber daya yang dikuasai oleh kekuatan konspirasi. Sehingga kekayaan sumber daya yang dimiliki negara dan seharusnya dimanfaatkan oleh rakyat, terhalang oleh pihak konspirasi yang di belakangnya memiliki kepentingan. Sehingga menjadikan pemerintah diberdayakan oleh pemangku konspirasi kepentingan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Musa Asy’arie saat memberikan materi yang berjudul Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat, dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan, pada Selasa (24/05) di Gedung Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam penyampaiannya, Prof. Musa mengatakan bahwa pihak konspirasi disebut sebagai tukang catut. Tukang catut ini merupakan para pemegang kepentingan yang selalu memainkan kebijakan perekonomian pemerintah.

“Dalam realitasnya, pembangunan ekonomi kita disetiap proses dan tahap kegiatannya selalu ada ekonomi tukang catut. Bisa dikatakan ekonomi tukang catut ini karena dalam peranan perekonomian selalu di kuasai oleh pemangku kepentingan. Sedangkan dalam ekonomi tukang catut ini berlaku dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Kalangan bawah seperti calo yang masih sering berkeliaran di sekeliling masyarakat Indonesia. Sedangkan kalangan atas seperti pihak multinasional korporasi yang perlahan-lahan memainkan peranan penting dalam perekonomian kita,” jelas Prof. Musa

Prof. Musa menambahkan bahwa tukang catut tersebut membangun jaringan konspirasi di semua lini, pemodalan, perizinan, penetapan lokasi, dan manajemen perusahaan. Kondisi ini yang menyebabkan banyak munculnya korupsi. “Ekonomi pro rakyat mewajibkan pengguna produk dalam negeri dan bimbingan teknik peningkatan kualitas. Namun masalahnya produk dalam negeri tidak berkualitas. Sehingga perlindungan ekonomi rakyat melalui intervensi perluasan pemasaran untuk ekonomi rakyat,” tandasnya.

Jika melihat kasus di Indonesia, Prof. Musa mencontohkan kasus Freeport. “Saya menduga Freeport ada kejahatan konspirasi. Faktanya, rakyat tidak berani mengusik Freeport. Hanya pihak kepentingan yang bisa mengusik Freeport. Di lain sisi, kasus Freeport tidak berdaya pro rakyat,” paparnya.

Agar perekonomian Indonesia tidak diberdaya oleh konspirasi kepentingan, Prof. Musa mengharapkan bahwa konspirasi harus dilawan agar negeri-negeri tidak tergadaikan. “Kalau ingin membangun pro rakyat, maka pemerintah harus melawan konspirasi,”harapnya.

            Sementara itu, Prof. Bambang Setiaji selaku salah satu pembicara dalam konvensi tersebut mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan fasilitas pro rakyat, namun pemerintah dalam menerapkannya belum secara maksimal, dan masih belum tepat sasaran.

Menurut pandangan Prof. Setiaji dalam mengentaskan perekonomian kemiskinan dan pengangguran, Prof. Setiaji mengatakan bahwa kebijakan konvensional yang bisa mengentaskan perekonomian yaitu ekonomi kapitalis dikatakan pro rakyat jika dilihat dari terbukanya lapangan pekerjaan. Hal ini karena dalam perekonomian kapitalis, banyaknya muncul korporasi multinasional yang memberikan peluang pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

“Orang asing memberi teknologi dengan memberi pekerjaan kepada rakyat. Ini kaitannya dengan memperbanyak regulasi yang pro rakyat. Ini karena pengangguran lebih berbahaya daripada perbudakan. Banyaknya perusahaan asing inilah yang meberikan peluang kepada rakyat yang menganggur. Sama halnya dengan ketimpangan sosial, ini juga memberikan peluang orang kaya memberikan pekerjaan kepada warga kalangan bawah,” jelasnya.

Selain itu, Prof. Setiaji juga menyebutkan bahwa perekonomian pro rakyat seperti mega proyek infrastruktur, pensiun untuk semua rakyat, kredit usaha rakyat (KUR), subsidi pangan, serta alokasi dana. “Megaproyek infrastruktur itu dapat dikatakan pro rakyat, namun pada titik tertentu infrastruktur anggaran habis untuk merawat, terlebih kalau ada yang korupsi. Selain itu, pensiun untuk semua rakyat jangan sampai dilakukan agar tidak seperti Yunani yang terpuruk dalam perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah harus hati-hati kalau menerapkan pensiun untuk semua rakyat. Karena akan devisit anggaran pemerintah,” jelasnya.