Sejarah negara Korea dengan Indonesia bisa dikatakan hampir mengalami proses yang sama, mulai dari awal mula perkembangan dunia industri hingga pertanian, yakni pada tahun 1970an. Namun, pada dekade berikutnya, Korea mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang industri hingga menjadikan mereka sebagai raksasa industri dunia. Sementara Indonesia sendiri masih tertinggal dari Korea pada bidang tersebut. Karena itulah mengapa Indonesia perlu dan harus berani melakukan perubahan agar bisa mengejar ketertinggalan tersebut dan mampu menjadi bangsa yang maju dan kuat.



Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dalam sambutannya pada acara pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) 2016, Senin (23/5) di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Menurutnya yang menjadi persoalan Indonesia tidak bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju lainnya adalah karena Indonesia tidak berani melakukan perubahan besar-besaran di tingkat pemerintah. Indonesia pun menurutnya belum berani melakukan perubahan-perubahan dalam regulasi negara.



"Di tingkat dalam negeri kita saat ini memiliki 42 ribu aturan regulasi. Dari 42 ribu regulasi itu, ada 3 ribu regulasi yang bermasalah. Hal-hal yang bermasalah seperti itulah yang harus diselesaikan secepat-cepatnya, karena kita bersaing dengan negara-negara lain yang mempunyai keunggulan dan sudah maju mendahului kita. Jadi saya minta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan dan menghapuskan 3 ribu aturan regulasi yang bermasalah itu, maksimal bulan Juli. Sehingga dengan begitu kita bisa mempercepat lagi laju pembangunan negara kita," papar Presiden RI Joko Widodo, yang juga sekaligus membuka acara KNIB ini secara resmi.


Menurutnya, jika Indonesia memang ingin menjadi negara yang maju dan memiliki daya saing dengan negara lain, maka Indonesia harus berani mencontoh negara maju lainnya. Seperti Korea yang memiliki keterbukaan dan keberanian untuk berinovasi, bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, yang harus dilakukan pertama kali oleh Indonesia adalah berani melakukan perubahan-perubahan. "Selama ini kita masih selalu terjebak dengan kajian-kajian yang lalu. Tidak berpikir produktif, gampang sekali mencela dan mencemooh yang lain, serta gampang mengeluh. Jadi tantangan-tantangan itu yang harus diselesaikan, dan pikiran-pikiran seperti itu yang harus diubah," jelasnya.



Ir. Joko Widodo juga menyampaikan bahwa ada tiga cara yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia agar bisa mempercepat daya saingnya di tingkat global. Pertama, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, deregulasi besar-besaran seperti terhadap 3 ribu aturan regulasi yang bermasalah, dan ketiga pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM)."Ada tiga hal yang perlu dilakukan kita dalam menghadapi daya saing negara-negara lain, yang pertama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, kedua deregulasi besar-besaran,dan yang ketiga adalah pembangunan Sumberdaya Manusia. Itulah fokus kita yang harus diperhatikan dan dilakukan bersama," ujarnya.


Percepatan pembangunan infrastruktur, menurut Presiden Jokowi sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut karena melihat infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia masih sangat-sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya. Sementara, infrastruktur tersebut juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. "Kemudian untuk deregulasi peraturan itu seperti aturan-aturan yang membuat negara kita berbelit-belit, itu juga harus dihapuskan, seperti menyederhanakan pengurusan izin usaha. Dan satu hal lagi yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah membangun SDM. Untuk mempercepat pembangunan SDM ini kita bisa mengembangkan sekolah-sekolah atau training-training vokasional, yang kemudian dikerjasamakan dengan daerah-daerah agar siswa-siswanya bisa melakukan magang dan melatih keterampilannya. Dan kalau hal itu bisa dilakukan bersama-sama oleh semua daerah, maka kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan dengan mudah bagi masyarakat Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui pula, bahwa masih ada 7,6 juta warga Indonesia yang masih menjadi pengangguran," tuturnya.


Karena itulah, menurut Presiden Jokowi, untuk maju dan menjadi bangsa yang terhormat masyarakat dan pemerintah Indonesia harus bersatu. Kesatuan yang dibawa oleh bangsa Indonesia tersebut nantinyalah yang akan menjadikan Indonesia mampu menjadi negara yang maju dan tidak kalah bersaing dengan negara-negara lainnya. "Untuk maju dan menjadi bangsa yang maju, kita harus bersatu. Bersatu untuk bangkit menjadi bangsa yang maju dan kuat," tutupnya.