Menanggapi isu perompakan dan
penyanderaan terhadap warga negara indonesia di wilayah laut malaysia dan
filipina, dpr menyarankan pemerintah perlu melakukan beberapa upaya. salah
satunya, menjadi insiator pembuatan kerangka hukum yang efektif untuk
pengamanan laut.
Semakin meningkatnya jumlah kasus
perompakan di wilayah perairan asia tenggara, termasuk yang terjadi pada para
awak kapal warga negara indonesia, membuat dpr menyarankan pemerintah perlu
melakukan beberapa upaya untuk menjaga keamanan laut. apalagi dengan adanya
visi indonesia sebagai poros maritim dunia, maka pemerintah perlu merubah cara
pandang untuk menjaga keamanan indonesia dari perompakan.
Anggota komisi 1 dpr ri, charles
honoris menyarankan agar pemerintah indonesia perlu melakukan langkah-langkah
konkret, yaitu menjadi inisiator pembuatan kerangka hukum untuk asean, agar
tercipta komitmen bersama untuk mencegah, menangkal, menangkap, dan menghukum
pelaku kejahatan perompakan. selain itu, pemerintah juga perlu mendirikan pusat
informasi bersama, atau intelligence sharing.
Selain itu menurutnya, indonesia
harus menjadi motor penggerak terwujudnya kesepakatan atas mekanisme yang
efektif di asean, dalam memerangi perompakan dan kejahatan di laut. disisi lain,
pemerintah juga harus berkomitmen untuk membangun sistem koordinasi internal
yang kuat antar lembaga dan kementerian, dengan misi untuk mewujudkan rezim
keamanan laut, sebagai langkah menuju visi indonesia, sebagai poros maritim
dunia.
Post a Comment