Kasus
perpanjangan kontrak pt freeport indonesia, menyeret beberapa nama petingggi
negeri kedalam pusaran permasalahan. jika rekaman setya novanto terbukti oleh
mahkamah dewan kehormatan, maka hal ini menunjukkan pelanggaran etika anggota
legislatif.
Anggota dpr, yang
seharusnya menjadi tempat bagi masyarakat indonesia untuk dapat menyuarakan
aspirasi rakyat, saat ini
bukan politisi sejati yang mengedepankan kepentingan bangsa. terbukti
dengan kasus perpanjangan kontrak pt preefort indonesia, yang menyeret ketua
dpr setya novanto, sebagai terduga pencatut nama presiden dan wakil presiden.
pengamat politik universitas muhammadiyah mengatakan, tugas legislator harusnya
adalah mengamankan aset-aset nasional, bukan sebaliknya, yaitu menggunakannya
untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan partai.
Zuli qodir menambahkan, secara kode etik, etika anggota
legislatif telah dilanggar, dan masuk kedalam
pelanggaran etika yang mungkin kedepannya akan ada kompromi-kompromi
politik.
Post a Comment