Koalisi masyarakat
sipil, yang dimotori indonesian corroption wacth,icw, selasa siang menyambangi
kantor, komisi pemberantasan korupsi,kpk, guna memberikan dukungan, kepada kpk
untuk menolak, revisi pp nomor 99 tahun 2012, tentang syarat pemberian remisi,
kepada narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. Aktivis icw, emerson junto
menilai revisi pp 99 akan mempermudah, pembebasan bagi para koruptor, yang
jelas bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Sejumlah aktivis anti
korupsi, yang tergabung dalam, koalisi masyarakat sipil anti-korupsi, yang
terdiri dari, icw, ylbhi, serta pengurus pemuda muhamadiyah, selasa siang
menyambangi, gedung komisi pemberantasan korupsi,kpk, guna melakukan audensi
dengan pimpinan kpk, terkait rencana pemerintah, yang akan melakukan revisi pp
nomor 99 tahun 2012, tentang syarat pemberian remisi, kepada narapidana korupsi,
narkoba dan terorisme. Koalisi masyarakat sipil yang dimotori icw ini,
melakukan pertemuan, audensi dengan pimpinan kpk, secara tertutup selama lebih
dua jam. Usai bertemu pimpinan kpk, kordinator icw, emerson yunto
mengatakan, bahwa pihak jelas-jelas menolak, rencana. Pemerintah melalui
menkumham, untuk melakukan revisi pp 99 tahun 2012, yang mempermudah koruptor
mendapatkan remisi, dan pembebasan bersyarat. Lebih jauh emerson menjelaskan,
salah satu hal yang dipersoalkan kpk, adalah penghapusan justice collabolartor,jc,
dalam penerimaan remisi maupun pembebasan bersyarat, selain itu kpk juga
menolak, adanya wacana penghapusan pembayaran denda, dan uang pengganti dalam
putusan, kasus tindak pidana korupsi. Terkait kemudahan-kemudahan bagi koruptor
ini, menurut emerson pihak kpk, dalam waktu dekat ini, akan melayangkan surat
keberatan kepada, presiden joko widodo, terkait rencana revisi pp 99 nomor 2012
ini. Selain mengelar keterangan pers, koalisi aktivis anti-korupsi ini, sempat
menggelar aksi teaterikal, dengan dua orang yang mengenakan rompi, baju tahanan
kpk, sambil membawa poster, bertuliskan, kami mendukung remisi koruptor, untuk
menyindir isi draff, revisi pp nomor 99 tahun 2012.
Diketahui sebelumnya,
terkait rencana revisi pp nomor 99 tahun 2012, yang diinisiatori menteri hukum
dan ham, yasonna laolly masih menjadi pro-kontra, bahkan banyak kritikan, yang
menilai revisi pp 99, mempermudah bebasnya para koruptor. Meski telah dilakukan,
serangkai pertemuan oleh sejumlah lmebaga terkait, yang digawangi menkumham,
pihak kpk sendiri sempat, melakukan wallk out, dalam pembahasan revisi pp
99 2012, lantaran tidak setuju.
Post a Comment