Hasil Mukernas Dan Bimbingan Teknis
Nasional Atau Bimtek Ppp Pertama, Masa Bakti 2016-2021, Menelurkan
Mengembalikan Frase Presiden Harus Indonesia Asli Dalam UU Dasar 1945 Melalui Amandemen.Mukernas Dan Bimbingan
Teknis Nasional Atau Bimtek PPP pertama, masa bakti 2016-2021, yang
dilaksanakan di jakarta menghasilkan keputusan strategis partai. selain
mengukuhkan Romahurmuziy selaku Ketua Umum PPP dan sekretaris jenderal PPP Arsul
Sani, PPP juga menelurkan program mengembalikan frase presiden harus indonesia
asli dalam undang-undang dasar 1945 melalui amandemen. Romahurmuziy ketua
umum PPP menjelaskan proses dari perdebatan panjang dalam mukernas hingga
akhirnya ppp sepakat menyetujui gagasaan presiden harus indonesia asli. saat
ditanya jika nantinya PPP dipandang mendiskriminasikan keturunan di luar
klasifikasi indonesia asli, roman menjawab berarti orang tersebut tidak
memahami sejarah. dimana para pendiri bangsa , terutama Ulama Muhammadiyah dan NU serta tokoh bangsa lainnya membuat rumusan negara itu. Senada dengan romahurmuzi, sekjen ppp arsul sani
menjelaskan mekanisme mensukseskan mengembalikan frase presiden harus
indonesia asli dalam undang-undang dasar 1945 melalui amandemen.
rencanannya hasil mukernas ini nantinya akan disampaikan ke ketua fraksi PPP di
DPR RI. meskipun tidak mudah, PPP akan melalui strategi khusus dengan
mengusulkan GBHN kembali masuk dalam UU Dasar 1945 seperti dulu. yang masih
terbuka untuk didiskusikan dalam konteks indonesia asli ini, yakni bahan
amandemen dengan penguatan DPD dan Komisi Yudisial. usulan ini nanti juga akan
diberikan pada badan pengkajian MPR RI.
Post a Comment