BERITA BERKEMAJUAN

Friday, January 17, 2025

Larang Impor Beras Hingga Jagung, Zulhas Ajak 'Aisyiyah Wujudkan Kedaulatan dan Swasembada Pangan

JAKARTA - Dalam Sidang Tanwir I 'Aisyiyah, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan menyampaikan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan, memberi makan orang miskin, memberi makan bergizi anak sekolah adalah hak dasar. Oleh karena itu Zulkifli dan kementeriannya akan memberikan dukungan yang terbaik untuk mewujudkannya.
Akan tetapi pekerjaan ini disebutnya bukan hal yang mudah. Zulhas menyebut bahwa dahulu 65% tenaga kerja adalah dari pertanian, hampir separuh sektor pertanian jadi andalan selain sektor perikanan.
"Akan tetapi saat ini terjadi perubahan penting yang sangat mendasar, para petani dulu punya kebun dan sawah karena hasilnya lumayan. Tetapi hari ini 80% petani sudah berubah jadi buruh tani karena dia tidak punya lahan, tidak punya kebun," ucapnya dalam Seminar Tanwir I ‘Aisyiyah pada Kamis (16/1) di Hotel Tavia Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga mengajak para penggerak 'Aisyiyah untuk turut aktif dalam isu pangan dan mewujudkan cita-cita tersebut. Hingga kini, lanjut Zulhas para petani termasuk kelompok masyarakat miskin perlu diberikan bantuan hingga tergantung dengan bantuan. Kondisi ini disebutnya membuat Indonesia semakin jauh dari cita-cita Indonesia merdeka.
Terkait cita-cita Indonesia merdeka, Zulhas juga menyampaikan keprihatinannya bahwa bahan pangan seperti tahu, tempe yang menjadi makanan masyarakat Indonesia berbahan kedelai saat ini dikuasai oleh satu orang. "Di mana yang namanya kedaulatan? Kalau kita makan saja tergantung pada satu orang. Itu baru soal makan, belum yang terkait ekonomi, teknologi, dan lain-lain, inilah yang akan kita upayakan," ujarnya.
Oleh karena itu sebagai Menko, Zulhas menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengoptimalisasikan dan membangun program yang mampu mengatasi masalah swasembada pangan. Ia pun menyebutkan salah satunya terkait pupuk. Zulhas menyampaikan jalur distribusi pupuk yang dulu terlalu berbelit sehingga menyulitkan petani untuk mendapatkan kini telah dipangkas agar lebih cepat diakses petani.
Selain itu Zulhas juga menyampaikan bahwa pihaknya di tahun ini sudah melarang impor beras, melarang impor jagung, melarang impor gula, dan melarang impor garam sebagai komoditas pangan yang penting. Ia berharap kebijakan tersebut dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk melakukan swasembada pangan karena Indonesia sangat potensial untuk melakukan itu.
Berkaitan dengan program makan bergizi gratis, Zulhas melihat pentingnya meningkatkan kemampuan penyediaan bahan pangan, mulai beras, sayur, hingga protein hewani untuk kepentingan program Makan Bergizi Gratis. Ia pun mengajak ‘Aisyiyah untuk terlibat secara aktif dalam mengusahakan swasembada pangan.

Wednesday, January 15, 2025

'Aisyiyah Bergerak Wujudkan Masyarakat Berkeadilan

Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah menegaskan bahwa ‘Aisyiyah dari sejak berdiri hingga sekarang tetap berkomitmen untuk terus menebar manfaat bagi seluruh masyarakat , umat, bangsa dan negara di seluruh aspek kehidupan. “Kini ‘Aisyiyah terus melakukan penguatan dan memperluas dakwah gerakan di semua tingkatan dan lapisan sehingga menjadikan Aisyiyah semakin kuat, unggul dan berkemajuan. Kekuatan 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muslim berkemajuan harus kita gerakkan secara lebih optimal sehingga dapat berkontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan kemanusian semesta maupun kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya usaha mewujudkan keadilan bagi semua,”jelas Salmah saat menyampaikan Pidato Iftitah Pembukaan Tanwir I ‘Aisyiyah pada Rabu (15/1) di Jakarta. Salmah menuturkan bahwa keluarga merupakan satuan terkecil masyarakat yang berfungsi sebagai tonggak kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Institusi keluarga merupakan madrasah untuk melahirkan dan menumbuhkan manusia yang berkualitas utama yaitu manusia yang bertakwa dan berkemajuan. “Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu ketahanan keluarga menjadi isu penting bagi ‘Aisyiyah dalam mendukung keberhasilan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045,”tegas Salmah.

Salmah menegaskan bahwa pola pengasuhan keluarga dengan mendasarkan pada nilai-nilai utama seperti keadilan, kejujuran, kerja keras, menghargai perbedaan, cinta damai, mencintai lingkungan,mencintai tanah air dan berjiwa entrepreneur merupakan salah satu kunci dalam menguatkan ketahanan keluarga menuju ketahanan nasional. Berdasar hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15 – 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan dan/atau selain pasangan selama hidupnya.Salmah menjelaskan masyarakat yang berkeadilan adalah langkah selanjutnya setelah penguatan nilai di dalam keluarga. Salah satunya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dalam perekonomian dan pangan. ‘Aisyiyah percaya bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam hal penguatan ekonomi dan juga membangun kedaulatan pangan. Hal ini dikarenakan perannya cukup besar dalam mengelola lahan pertanian, merawat tanaman sampai kepada tanggung jawab ketersediaan pangan keluarga. “Oleh karena itu menjadikan perempuan sebagai agen-agen potensial dalam membangun kedaulatan pangan sangat penting dengan dukungan penuh dari pemerintah termasuk budaya menanam pangan lokal, gerakan menanam di rumah, gerakan membeli produk pangan lokal adalah langkah-langkah strategis yang penting untuk dilaksanakan secara serius. Menjaga kedaulatan pangan berarti membuka akses ekonomi bagi perempuan dan kelompok marginal untuk meningkatkan dan menguatkan ekonominya sebagai pemenuhan hak dasar mereka,”papar Salmah. Salmah juga mengatakan bahwa keadilan dalam kehidupan bernegara juga harus terus ditegakkan seiring dengan penegakan keadilan dalam keluarga dan masyarakat. Terlebih, Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum dimana UUD 1945 menjadi dasar bagi seluruh aturan yang ada. “Sayangnya masih banyak persoalan terkait hukum yang terjadi khususnya dalam upaya penegakan hukum dan memperoleh keadilan. Langkanya keadilan dan penegakan hukum yang benar sesungguhnya merupakan sebuah ancaman bagi masa depan bangsa itu sendiri. Dalam bidang hukum, ‘Aisyiyah melakukan kerja-kerja pendampingan melalui POSBAKUM untuk memastikan masyarakat miskin dan marginal mendapatkan haknya dalam perlindungan hukum dan keadilan,”tutur Salmah. Guna mewujudkan keadilan, bagi Salmah juga harus dikuatkan dalam peran-peran dalam berbangsa. Tidak hanya berperan dalam merebut kemerdekaan, tetapi ‘Aisyiyah juga menunjukkan komitmennya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan penguatan kebangsaan dari berbagai bidang.

Mulai dari bidang pendidikan, ‘Aisyiyah sebagai pemula pendidikan anak usia dini di Indonesia terus menguatkan langkahnya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan juga pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak bangsa, mulai dari PAUD hingga ke Perguruan Tinggi. Dalam bidang kesehatan, bersama Muhammadiyah, ‘Aisyiyah juga mendirikan layanan kesehatan di berbagai lokasi yang bahkan belum terjangkau oleh pemerintah. ‘Aisyiyah percaya bahwa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkeadilan adalah mudahnya akses layanan kesehatan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali dengan standar pelayanan yang berkualitas. “Dalam bidang Tabligh, ‘Aisyiyah mensyiarkan nilai-nilai keadilan dan keagamaan dengan dakwah yang santun dan ramah. Bahwa agama hadir membawa keadilan, kedamaian dan membawa maslahat bagi seluruh alam,”imbuh Salmah. Melalui momen Tanwir ini, Salmah mengajak kader-kader ‘Aisyiyah dalam mempertegas dan memperkuat komitmen serta kontribusi ‘Aisyiyah dalam membangun peradaban bangsa dilaksanakan melaui berbagai bidang kehidupan baik bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, hukum, dakwah pemberdayaan masyarakat yang digerakkan melalui penguatan masyarakat di tingkat komunitas maupun melalui Amal Usaha ‘Aisyiyah di berbagai bidang yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Berkeadilan.

Tuesday, January 14, 2025

Komitmen ‘Aisyiyah Menghadirkan Pendidikan Inklusif

JAKARTA- Tanwir I ‘Aisyiyah akan digelar pada 15-17 Januari 2025 di di Hotel Tavia Heritage, Jakarta diikuti oleh 350 peserta dari Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah, dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah. Adapun Pimpinan Cabang Istimewa 'Aisyiyah di luar negeri akan mengikuti secara online melalui Zoom. Tanwir 'Aisyiyah merupakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar untuk melakukan penguatan, konsolidasi gerakan, dan refleksi atas perjalanan ‘Aisyiyah pasca Muktamar ke-48 tahun 2022 lalu di Surakarta. Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, menjelaskan tema Tanwir I ‘Aisyiyah kali ini ialah “Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Menuju Indonesia Berkeadilan”. Salmah menjelaskan, tema Tanwir I ini sangatlah relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Masih terdapat ketimpangan di tengah masyarakat yang terlihat dari problem kemiskinan, belum terpenuhinya akses layanan dasar terutama pada kelompok rentan dan marjinal, hingga masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. “‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan yang peduli pada isu perempuan, anak, dan kelompok marjinal melihat bahwa ketimpangan tersebut harus diatasi agar tidak ada seorang pun yang tertinggal atau no one left behind,” jelas Salmah dalam Konferensi Pers Jelang Tanwir I ‘Aisyiyah pada Selasa (14/1) bertempat di Aula Kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Sementara Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, mengungkapkan strategi yang bisa dilakukan, baik itu dengan penyadaran, pemenuhan akses layanan dasar, pemberdayaan, hingga advokasi kebijakan. Terdapat beberapa isu yang akan menjadi pembahasan dalam Tanwir I ‘Aisyiyah, mulai dari gerakan pendidikan inklusif, upaya bersama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, kedaulatan pangan di tengah problem perubahan iklim dan ekonomi global, ketahanan keluarga, hingga isu-isu perempuan dan anak dalam pandangan Islam Berkemajuan. Tri menyampaikan, ‘Aisyiyah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan me-launching Gerakan Pendidikan Inklusif Berkelanjutan dalam forum Tanwir I ‘Aisyiyah ini. “Gerakan pendidikan inklusif menjadi upaya nyata untuk menyediakan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak dengan beragam latar belakang, kondisi, dan kebutuhan,” terang Tri. Saat ini, paparnya, belum semua sekolah menerapkan pendidikan inklusif meski telah menjadi mandat undang-undang; sehingga belum semua anak dengan beragam latar belakang dan kebutuhan, mengakses pendidikan bermutu. Ia memberi contoh, anak berkebutuhan khusus (ABK), korban perkawinan anak dan kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak dari masyararakat adat, maupun anak yang tinggal di daerah kondisi geografis yang tidak mudah dijangkau.

Tanwir I ‘Aisyiyah Respon Program Makan Bergizi Hingga Pendidikan Karakter

Jakarta-Tanwir I ‘Aisyiyah akan digelar pada 15-17 Januari 2025 di di Hotel Tavia Heritage. Beberapa isu strategis dibahas dalam forum tersebut. Salah satu yang dinilai penting dan nantinya akan menjadi agenda pembahasan dalam Tanwir adalah kedaulatan pangan. Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah dalam Konferensi Pers Jelang Tanwir I ‘Aisyiyah pada Selasa (14/1) bertempat di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta mengatakan, Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan akan dicapai antara lain melalui kedaulatan pangan. Perempuan, imbuh Salmah, memiliki peran penting dalam menggerakkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menyambut baik rencana pemerintah untuk menghentikan impor pangan dan menguatkan sektor pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan. Program Makan Bergizi Sehat yang saat ini menjadi program pemerintah, Salmah berharap, dapat dipenuhi dari sumber bahan pangan dalam negeri dengan memperhatikan asupan gizi. Ia pun mengingatkan agar pemerintah juga menaruh perhatian pada perempuan petani yang banyak berkontribusi pada sektor pertanian namun belum banyak mendapatkan pengakuan identitas sehingga tidak mudah mengakses program pertanian maupun program peningkatan kapasitas.

Selain itu, dalam pembukaan Tanwir l 'Aisyiyah juga akan dilakukan penandatanganan MOU oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dengan Kapolri terkait Perlindungan Perempuan dan Anak. Salmah menyampaikan, kerjasama dengan Kepolisian RI sebagai salah satu aparat penegak hukum sangatlah penting agar upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara sinergis dengan mengedepankan perspektif korban.

Sementara Tri Hastuti Nur Rochimah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menambahkan bahwa Tanwir kali ini juga membahas perihal isu perempuan dan anak dalam perspektif Islam.

“‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan muslim berkemajuan, harus merespons beragam persoalan yang muncul dengan perspektif yang moderat atau wasathiyah,” jelas Tri.

Ia menyebut, seperti problem sunat perempuan yang tidak dianjurkan dalam perspektif Muhammadiyah, masalah perkawinan anak yang lebih banyak kemudaratannya, hingga perceraian yang harus dilakukan di dalam persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan.

Positioning ‘Aisyiyah yang mengedepankan paham keagamaan moderat tersebut menjadi penting, imbuhnya, sebagai acuan dalam merespons problem sosial dengan berkeadilan di tengah masifnya paham keagamaan yang justru mendiskriminasi perempuan.

“Dalam konteks inilah, paham Islam wasathiyah perlu terus diinternalisasikan dan disosialisasikan termasuk melalui media,” tutup Tri.

Friday, January 3, 2025

REFLEKSI AKHIR TAHUN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 2024

Tahun baru merupakan satu mata rantai dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 kita telah melewati banyak proses dinamika di dalam kehidupan kebangsaan. Sebagai bangsa yang besar dengan keberagaman budaya, agama, dan aspirasi, Indonesia telah melalui tantangan politik yang sarat dengan kompetisi, polarisasi, dan harapan akan perubahan menuju arah yang lebih baik. Pemilu 2024, yang baru saja selesai dilaksanakan, mencerminkan vitalitas demokrasi Indonesia. Dalam menghadapi dinamika yang terjadi, Muhammadiyah terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam menyikapi dinamika politik bangsa. Muhammadiyah menegaskan bahwa politik sejatinya bukan hanya soal kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai kebangsaan yang luhur. Politik harus menjadi alat untuk mempersatukan, bukan memecah belah, untuk memajukan, bukan memundurkan, dan untuk menyejahterakan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan. Muhammadiyah mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang diperoleh bangsa Indonesia di berbagai bidang, termasuk dalam kemajuan fisik dan sumberdaya manusia, meskipun semuanya masih perlu terus dikembangkan dalam satu kesatuan antara kemajuan ragawi dan ruhani. Bersamaan dengan itu Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan masalah yang mesti dihadapi dan dicarikan solusi secara sistemik. Karenannya dalam ikhtiar memajukan bangsa dan mewujudkan cita-cita nasional penting dipastikan sejumlah permasalahan dan agenda dapat diselesaikan sebagai prasayarat menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur. Di antara masalah dan agenda nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1.Agama dan Moral

Tanwir Muhammadiyah di Kupang menyampaikan rekomendasi dalam kehidupan beragama yang menekankan pentingnya peran agama sebagai landasan penguatan karakter moral. Khususnya dalam menghadapi fenomena negatif seperti bunuh diri, gangguan kesehatan mental, pinjaman online, judi online, dan pornografi. Pemerintah diharapkan untuk menjadikan agama sebagai basis penguatan nilai dalam keluarga, komunitas, dan pendidikan guna membentuk masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Selain itu, pentingnya moderasi beragama ditekankan untuk meningkatkan harmoni sosial dan budaya dalam mewujudkan kemakmuran spiritual. Pemerintah agar menjamin terciptanya keadaban di ruang publik, baik di dunia maya maupun nyata, dengan menekankan tanggung jawab pejabat publik, tokoh agama, dan influencers untuk menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural. Respons terhadap masalah sosial seperti perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perceraian juga menjadi prioritas, dengan mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui nilai-nilai agama yang berkemajuan. Selamatkan generasi bangsa dari segala penyakit moral dan sosial yang menghancurkan masa depan Indonesia. Organisasi dan para tokoh agama menjadi teladan dalam kehidupan publik dan tidak menjadikan agama sebagai lahan komoditi, politisasi, dan entertainment yang menghilangkan substansi dan fungsi luhur agama sebagai kanopi suci. Agama harus difungsikan secara aktual sebagai faktor motivatif, kreatif, sublimatif, liberatif, dan integratif dalam diri para pemeluknya di tengah kehidupan yang dijalaninya. Karenanya agama dan cara menyiarkan agama sangat tidak memadai manakala dikomodifikasikan menjadi serbaentertainment, yang mendangkalkan pesan-pesan keagamaan substantif dan diganti dengan pesan-pesan hiburan yang artifisial di ruang publik.

2. Korupsi dan Penegakkan Hukum

Mendukung komitmen tinggi Presiden Prabowo untuk pemberantasan korupsi yang tuntas dan berani. Penting disertai political will seluruh pihak di jajaran pemerintahan: yaitu seluruh institusi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, bersama seluruh bagiannya di dalamnya termasuk, Kejaksaan, TNI dan Polri, serta lembaga-lembaga auxiliary, hingga ke Pemda seluruh Indonesia. Demikian juga partai politik dan para politisi, hakim, jaksa, dan pihak KPK sendiri. KPK agar kembali pada khittahnya untuk menjadi lembaga independen yang melakukan pemberantasan korupsi secara benar, adil, dan tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. KPK mesti menegakkan fungsi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih dan terperangkap politisasi. Partai politik dan para elite parpol yang tersebar di berbagai lini pemerintahan mesti menjadi contoh baik atau teladan dalam menegakkan good governance dan pola hidup tanpa korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, karena dalam sistem politik pasca reformasi betapa penting dan menentukan peran partai politik di negeri ini. Lembaga legislatif dan yudikatif penting memelopori praktik good governance dan clean goverment sehingga dapat menjadi penyangga yang kokoh dalam mendukung eksekutif yang bebas dari korupsi. Usaha penegakkan hukum mesti menjadi langkah politik yang kuat dari seluruh institusi penegakkan hukum seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kepolisian, dan institusi pemerintahan secara keseluruhan. Tegakkan hukum dengan benar, adil, dan objektif tanpa pandang bulu dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun. Hindari penyalahgunaan, politisasi, dan berbagai transaksi komoditisasi hukum dalam bentuk apapun agar Indonesia benar-benar menjadi Negara Hukum. Seluruh warga negara dituntut taat hukum dan tidak melakukan transaksi hukum yang salah dan koruptif apabila berurusan dalam perkara-perkara hukum sehingga tidak mengakibatkan terjadinya korupsi, suap menyuap, dan penyalahgunaan hukum.

3.Konsolidasi Demokrasi Pasca Pemilu 2024

Mendukung segala usaha konsolidasi demokrasi dengan lebih memperkuat kualitas demokrasi yang substantif untuk mengimbangi proses demokrasi prosedural saat ini. Demokrasi yang sehat mesti didukung kuat oleh seluruh institusi pemerintahan negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, TNI, Polri, dan lain-lain hingga ke pemerintahan daerah dalam satu kesatuan sistem. Keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan kualitas demokrasi yang substantif diukur jika mampu menghilangkan pengekangan terhadap kebebasan berbicara dan berserikat yang dijamin konstitusi, praktik politik uang, politik transaksional, penyalahgunaan hukum untuk meraih jabatan dalam kekuasaan, kriminalisasi politik, serta segala bentuk praktik politik yang merusak prinsip dan etika demokrasi. Seluruh komponen bangsa penting mendukung terwujudnya demokrasi yang substantif serta menjadi pilar checks and balances, serta melakukan pendidikan politik demokrasi kepada warga bangsa. Segenap warga negara diharapkan makin memiliki kesadaran politik yang cerdas dan kritis, serta memiliki kebudayaan politik partisipan; sebaliknya bukan kebudayaan politik parokial yang pasif, subordinat, dan nirkesadasan politik berbasis pengetahuan. Demokrasi Indonesia yang liberal saat ini saatnya dibingkai menjadi demokrasi nilai yang berbasis pada Sila Keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

4. Pilkada 2024

Pilkada selesai dan para kepala daerah terpilih siap menjalankan tugasnya. Otonomi Daerah yang sebesarnya memberi kewenangan bagi kepala daerah semestinya dijalankan dengan komitmen nilai dan moral yang tinggi untuk berdiri tegak di atas konstitusi UUD 1945 dan Perundang-undangan yang berlaku tanpa menyalahgunakannya. Pasca terpilih, para kepala daerah dituntut komitmen dan sikap politik baru dalam memimpin daerahnya. Kesatu, memimpin daerahnya dengan moralitas dan pertanggungjawaban tinggi secara amanah sejalan konstitusi. Kedua, tidak berniat korupsi dan gratifikasi dalam bentuk apapun baik tersembunyi apalagi terbuka. Ketiga, tidak melakukan politik balas jasa lebih-lebih kepada para bohir politik yang telah mendanai proses dirinya menjadi kepala daerah. Keempat, tidak mempertukarkan dan memberikan konsesi-konsesi lahan yang berada dalam kewenangan kepala daerah kepada siapapun yang menyebabkan lahan dan sumber daya alam tergadaikan dan tidak dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.Kebijakan Publik Pro-Rakyat

Pemerintah baru hasil Pemilu 2024 baik Presiden dan Wakil Presiden maupun Anggota Legislatif DPR-Ri dan DPD-RI baru memperoleh kepercayaan sekaligus tuntutan dan harapan baru untuk menjalankan Pemerintahan Negara sebagaimana mandat konstitusi, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Karenanya setiap kebijakan yang diambil sesuai otoritasnya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama, mesti berpihak sebesar-besarnya bagi kepentingan dan hajat hidup rakyat. Hindari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan reaksi publik dalam bentuk keberatan dan penolakan. Jika bermasalah di hadapan rakyat atau publik secara umum maka alangkah bijaksana jika melakukan koreksi dan bila perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang atau malu demi kepentingan bangsa sebagai wujud sikap kenegarawanan.

Monday, December 23, 2024

PEMBANGUNAN GEDUNG MUKTAMAR 49 WUJUD NYATA KOMITMEN MUHAMMADIYAH DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BER-TUHAN MAHA ESA DAN BERTAUHID

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa pembangunan Sportorium Berkemajuan dan Sport Hall Walidah di Sumatra Utara merupakan wujud nyata komitmen Muhammadiyah dalam membangun masyarakat yang ber-Tuhan Maha Esa dan bertauhid.

"Kita harus terus mengkapitalisasi pergerakan kita, baik lewat amal usaha, maupun kegiatan dakwah di masyarakat secara langsung agar menjadi kekuatan yang membawa pada gerakan pencerahan," kata Haedar pada Sabtu (21/12).

Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan sosial kemasyarakatan harus hidup berdampingan dengan masyarakat. "Muhammadiyah adalah bagian integral dengan masyarakat dari bangsa, dan terbuka untuk membangun kerja sama dengan siapapun."

Haedar menekankan bahwa kemajuan yang diinginkan Muhammadiyah bukanlah kemajuan material semata, melainkan kemajuan masyarakat yang peradabannya maju dan tetap beragama. "Mencerahkan dalam konteks membebaskan juga dimaknai sebagai usaha memacu masyarakat untuk beranjak dari ketertinggalan, kemiskinan, stunting, dan belenggu situasi yang melemahkan masyarakat tersebut."

"Muhammadiyah itu di mana-mana tidak hanya memberi ikan, tapi memberi kail untuk mencari ikan," tambah Haedar.

Dalam konteks ini, Muhammadiyah berperan penting dalam memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Muktamar ke-49 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran Muhammadiyah dalam membangun bangsa Indonesia.

Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan memiliki ciri proses membebaskan masyarakat. Bebas dalam hal ini dimaknai sebagai usaha menciptakan masyarakat yang ber-Tuhan Maha Esa, dan bagi muslim menjadi masyarakat bertauhid.

“Di tengah perubahan sekarang, Muhammadiyah-’Aisyiyah harus menjadi suluh peradaban yang mencerahkan dan bermula dari kecerahan keberislaman dan keberagamaan,” katanya.

Source : https://muhammadiyah.or.id/

Friday, December 20, 2024

Haedar Nashir Terima Anugerah Hamengkubuwono IX dari UGM

YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menerima Anugerah Hamengkubuwono IX tahun 2024, penyerahan dilakukan di Universitas Gadjah Mada pada Kamis (19/12).

Anugerah ini diberikan atas dedikasi Haedar di bidang pendidikan, sosial, politik, dan kemanusiaan. Alumni S2 dan S3 Studi Sosiologi UGM ini merasa terhormat dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak.

Dengan rendah hati Haedar menyampaikan, bahwa dirinya merasa masih belum pantas untuk menerima Anugerah Hamengkubuwono ke IX atas yang dilakukan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan kemanusiaan.

“Terima kasih saya sampaikan ke Bu Rektor (UGM), Keraton, dan tentunya ke Muhammadiyah yang telah memberi saya kesempatan untuk memperoleh Anugerah Hamengkubuwono IX ini dari UGM tercinta,” katanya.

Selama enam tahun menyelesaikan magister dan doktor di UGM, Haedar merasa beruntung karena berada di lingkungan ilmu. Dari belajar di UGM dia mendapat lima nilai yang diinternalisasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan.

Nilai yang pertama adalah kebenaran yang berbasis pada ilmu dan terkoneksi dengan Pancasila, Agama, dan kebudayaan luhur bangsa. Haedar di Studi Sosiologi UGM mendapatkan pemahaman bahwa kebenaran adalah nilai utama ilmuwan.

“Nilai selanjutnya adalah tradisi keilmuan. UGM ini bukan sekadar kampus akademik, tapi juga school of thought – jadi sekolah pemikiran. Yang jujur saya sendiri mendapat banyak alat, metodologi yang interkoneksi,” imbuhnya.

Nilai ketiga yang dia dapatkan dari UGM adalah persatuan dalam keragaman. Dari latar belakang yang berbeda, namun dapat hidup dan tumbuh di kampus ini. Nilai keempat adalah kampus rakyat yang memberi kecintaan terhadap rakyat.

“Menerjemahkannya itu mencintai rakyat dengan kerja-kerja praksis keilmuan lewat KKN, dan para alumninya dari institusi ini,” ungkap Haedar.

Haedar menekankan, supaya kecintaan terhadap rakyat tidak diwujudkan secara simbolis saja, seperti datang ke rumah orang miskin dan memberikan bantuan. Tapi yang lebih penting adalah dengan kebijakan yang berpihak dan memberdayakan rakyat.

Nilai yang terakhir atau kelima adalah orientasi global. UGM termasuk juga kampus Muhammadiyah harus lebih kuat bergerak ke ranah global. Perhatian itu bisa dituangkan dalam merespon isu-isu internasional.

Kampus-kampus perlu merespon isu-isu global seperti SDG’s, dan perubahan iklim. Haedar juga mengapresiasi UGM program Wanagama di IKN yang berorientasi untuk menyelamatkan masa depan.

Sultan HB X Apresiasi Peran Haedar Nashir dalam Kemanusiaan Universal

YOGYAKARTA – Penyerahan Anugerah Hamengku Buwono IX Tahun 2024 menjadi bagian penting dari perayaan Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang berlangsung di Bangsal Srimanganti, Kraton Yogyakarta pada Kamis (19/12).

Penghargaan bergengsi ini dianugerahkan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa bersama Muhammadiyah sejak tahun 1983.

Atas penganugerahan itu, Sultan Hamengkubuwono X yang juga Gubernur DI. Yogyakarta mengapresiasi dan menyampaikan selamat. Anugerah ini bukti dedikasi yang diberikan Haedar Nashir untuk kemanusiaan universal.

Kepemimpinan Haedar mendapat pengakuan luas, ditandai dengan terpilihnya Ia sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 di Makassar dan berlanjut pada periode berikutnya di Muktamar ke-48 di Solo.

“Dengan visi "Centre of Excellence," ia membawa Muhammadiyah menjadi gerakan yang tak hanya membangun institusi, tetapi juga memperkokoh nilai Islam moderat yang berkemajuan,” katanya.

Sultan Hamengkubuwono X menambahkan di bawah kepemimpinan Haedar, Muhammadiyah mendirikan tonggak penting, seperti Markaz Dakwah di Kairo, Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM), dan Muhammadiyah Australia College (MAC) di Melbourne.

“Karya besar ini mencerminkan usaha kolektif untuk menciptakan peradaban yang inklusif, kokoh, dan berorientasi pada nilai-nilai universal Islam yang wasathiyah," imbuhnya.

Dalam perjuangannya, ia selalu membawa filosofi "Smara-Bhumi Adi-Manggala," yaitu semangat juang yang melintasi batas waktu dan ruang untuk mempersatukan dalam keberagaman.

Pemikiran Haedar Nashir juga menekankan pentingnya ilmu sebagai cahaya yang memandu umat menghadapi berbagai tantangan zaman.

Anugerah ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi besarnya, yang manfaatnya melampaui ranah pribadi dan menyentuh kehidupan masyarakat luas, baik nasional maupun global.

Hamengku Buwono X menutup sambutannya dengan ucapan selamat atas penghargaan ini dan berharap dedikasi Haedar terus menjadi inspirasi bagi umat manusia.

Wednesday, November 6, 2024

Bangun Korporasi, Induk BTM Akan Selenggarakan Muhammadiyah Microfinance Summit III 2024

Jakarta, (6/11/2024) Sebagai tindak lanjut dari Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) dalam mendirikan satu Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di seluruh jaringan di Persyarikatan, Induk BTM pada tanggal 12 – 14 Desember 2024 akan menyelenggarakan Muhammadiyah Microfinance Summit (MMS) III & Outlook Microfinance 2025 dengan tema: Membangun Korporasi Microfinance Muhammadiyah Dalam Risalah Islam Berkemajuan & Prospek Pengembangan Microfinance di Era Pemerintahan Baru, bertempat di hotel Kaliurang – Yogyakarta.

Ketua Induk BTM Drs Achmad Su’ud, M.Si melaui keterangan release yang disampaikan ke media hari ini Rabu (6/12/2024) menjelaskan, diselenggarakannya MMS III 2024 ini tak lepas dari amanah MMS II di Malang – Jawa Timur yang mengusung tema membangun kemandirian BTM dan closed loop economy Muhammadiyah di tahun 2022, dimana kemandirian BTM segera diwujudkan tanpa harus memiliki ketergantungan dengan pihak lain, namun tetap mampu memberikan kontribusi besar terhadap Persyarikatan sebagai pusat keuangan Muhammadiyah dan anak sholeh yang baik. Cita – cita itulah yang selalu Induk BTM tekankan kepada seluruh jaringan BTM nasional sebagai bagian korelasi dalam menjalankan Risalah Islam Berkemajuan dan amanah Muktamar ke 48 di Solo – Jawa Tengah 2022.

Kemudian terkait dengan MMS III yang mengusung tema membangun korporasi microfinance Muhammadiyah dalam Risalah Islam Berkemajuan, menurut Su’ud, tak lepas dari realitas yang ada selama ini dalam pengembangan jaringan BTM, di mana BTM telah hadir di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Jika kekuatan BTM sebagai ujung tombak pilar ketiga (bidang ekonomi) Muhammadiyah dikonsolidasikan, maka akan membentuk korporasi microfinance Muhammadiyah yang berperan dalam intermediasi keuangan.

“Momentum ini dirasa sangat tepat untuk membangun korporasi microfinance Muhammadiyah di tengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah mensosialisasikan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang berbadan hukum PT (perseroan). Sementara BTM adalah AUM yang ingin membangun korporasi berbadan hukum koperasi,”ujar Su’ud dengan lantangnya.

Terkait acara MMS III, pihak panitia menginformaskan akan diikuti oleh para peserta berjumlah 300 orang dari seluruh jaringan BTM nasional baik KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) maupun LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dan peserta lain dari jaringan koperasi syariah wanita Aisyiyah, Lembaga Pengembang UMKM, MEBP (Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata) dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah.

Narasumber yang direncanakan hadir diantaranya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup; Dr. H. Anwar Abbas, M.M. M.Ag, Menteri Koperasi; Budi Arie Setiadi, S.Sos. M.Si, Wakil Ketua Lembaga Pengembang (LP) - UMKM; Dr. Suhaji Lestiadi, Bendahara Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M, Jaringan Wisata Muhammadiyah; Drs. H. Herry Zudianto, M.M, Deputi Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah – KNEKS, Bagus Aryo, Ph.D, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi: Ahmad Zabadi,SH, MM. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro – OJK; Agusman, Ketua Majelis Pustaka dan Informatika Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Prof. Dr. Muchlas, M.T, Guru Besar Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Jakarta; Prof. Dr. Gofur Ahmad, Guru Besar UIN – Jakarta; Prof. Ir. Muhammad Nadrattuzzaman Hosen, M.S, M.Sc. Ph.D, Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Prof. Dr. Bambang Setiadji, M.Si dan para mitra BTM dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

“Dengan adanya MMS III 2024 ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi dalam meningkatkan jejaring bisnis yang produktif antar jaringan BTM dan terbentuknya pengelolaan BTM yang terukur, mengedepankan tata kelola dan manajemen modern,”terang Su’ud.

Media Center

Muhammadiyah Microfinance Summit III 2024

Agus Yuliawan, ST. ME.Sy

WA. 085319414231

Monday, October 21, 2024

PP Muhammadiyah Sampaikan Selamat Kepada Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

Yogyakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan Selamat Menunaikan Amanat Rakyat kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia serta Bapak Gibran Rakabumimg Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) di Jakarta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap semoga Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dapat menjalankan mandat rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun ke depan sejalan isi sumpah atasnama Allah, yakni “bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Haedar menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas Pidato Presiden Prabowo di hadapan sidang MPR-RI yang mengandung komitmen, pandangan, dan sikap tegas untuk menjaga konstitusi, penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, kedaulatan pangan, menghadapi kemiskinan, politik luar negeri yang bebas aktif, pengelolaan sumberdaya alam yang bertanggungjawab, dan menegakkan kadaulatan Indonesia.

“Demikian halnya ajakan agar berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia. Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perkehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Haedar pada Ahad (20/10).

Haedar memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo atas keterbukaan dan ajakan untuk jujur menghadapi realitas dan masalah Indonesia.

“Para pejabat diingatkan bahwa kunci segala hal berada pada para pemimpinnya dan jangan sampai terjadi seperti pepatah “ikan busuk dimulai dari kepala”. Penghargaan Presiden Prabowo atas jasa para pahlawan dan rakyat maupun prestasi para Presiden sebelumnya sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo menunjukkan jiwa kenegarawanan beliau yang memiliki tradisi besar untuk saling menghargai antar pemimpin bangsa sesuai kiprahnya masing-masing yang spesifik dan penting dalam sejarah perjuangan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,” imbuh Haedar.

Haedar berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan “Asta Cita” yaitu (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Haedar menilai perhatian Presiden Prabowo atas prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia agar dapat terus dijaga dan menjadi komitmen politik yang berkesinambungan dalam memimpin Indonesia Raya. Sikap menghargai kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan menggangu pihak luar, merupakan wawasan sekaligus sikap kesatria berjiwa prajurit pejuang dalam menjaga NKRI yang bersatu dan berdaulat.

“Kami berharap pula agar pengelolaan sumberdaya alam, investasi, dan kerjasama dengan pihak luar tetap bertumpu di atas prinsip Indonesia berdaulat. Seluruh penjuru tanah air dan rakyat Indonesia benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia,” tegas Haedar.

Selain itu, pentingnya menjaga dan menkonsolidasikan demokrasi substantif agar benar-benar menjadi agenda penting dalam penegakkan sistem politik Indonesia sehingga terdapat ruang yang semakin terbuka dalam mengekspresikan pandangan-pandangan kritis yang bertanggungjawab demi menjaga “checks and balances” dalam kehidupan bernegara. Menjaga demokrasi dari kriminalisasi politik atas pemikiran-pemikiran yang berbeda di ruang publik.

“Diharapkan pikiran-pikiran kritis dari para elite maupun publik disampaikan secara objektif, argumentatif, dan elegan serta tidak disertai caci maki dan menebar kebencian sehingga dapat terjadi ruang dialog yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” harap Haedar.

Haedar juga menyinggung soal pembangunan sumberdaya Indonesia yang berkarakter kuat berbasis pada nilai Pancasila, Agama, dan Kebudayaan luhur bangsa yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia mesti terus menjadi perhatian dan komitmen penting bagi pemerintahan ke depan.

“Dunia Perguruan Tinggi mesti direkonstruksi atas segala praktik plagiasi dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik. Pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia. Jadikan lembaga pendidikan betul-betul sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional,” jelas Haedar.

Terakhir, Haedar berharap kepemimpinan nasional lima tahun ke depan menjadi kekuatan yang memimpin Indonesia dengan jiwa dan visi kenegarawanan tertinggi untuk menjaga persatuan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi suri teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Utamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompok sendiri. Diharapkan Kabinet terpilih benar-benar dapat membantu sepenuhnya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja dan berkhidmat seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada Pemerintahan baru serta melimpahkan rahmat-Nya bagi seluruh bangsa Indonesia,” tutup Haedar.